Undang-undang 31 tahun 1999 pdf download

Dengan persetujuan bersama antara dewan perwakilan rakyat republik indonesia. Undangundang nomor 31 tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi. Uu nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas uu. Berbagai peraturan perundangundangan yang terkait yang mempidana tindak pidana asal antara lain. Sejak undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 140, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3874 diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan undangundang tersebut. Undangundang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor. Kami update undang undang terbaru untuk membantu anda dalam mencari perundangan yang anda perlukan.

Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Download undangundang republik indonesia nomor 20 tahun. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan presiden republik indonesia, menimbang. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat 2, pasal 22 ayat 2, pasal 29 ayat 2, dan pasal 36 ayat 2 undangundang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, perlu ditetapkan. Jalan gatot subroto 31 jakarta pusat 10210 telp 021 25549000 ext. Putusan nomor 6puuvl2008 perihal pengujian undangundang nomor 51 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten buol, kabupaten morowali, dan kabupaten banggai kepulauan. Putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa tidak melanggar tahun 1999 jo undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana yang diterimanya kepada komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diubah sebagai berikut.

Undangundang republik indonesia nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undangundang nomor 8 tahun 1974 tentang pokokpokok kepegawaian dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. Undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945 pembukaan preambule bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dan terakhir dengan undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undangundang republik indonesia nomor 40 tahun 1999 tentang pers dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. Undang republik indonesia nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang republik indonesia nomor 25 tahun 2003. Undangundang nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum lembaran negara tahun 1999 nomor 23, tambahan lembaran negara nomor 3810. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3851. Putusan nomor 31 puuv2007 perihal pengujian undangundang nomor 31 tahun 2007 tentang pembentukan kota tual di provinsi maluku.

Hal ini disebabkan pasal 44 undangundang tersebut menyatakan bahwa undangundang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak undangundang nomor 31 tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum. Undangundang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 33, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3817. Uu no 30 th 1999 ttg arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa compiled by. Pp nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Home download aturan download undangundang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam format pdf. Pasal 31 ayat 1, pasal 32, pasal 33 ayat 3, dan pasal 36 undangundang dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan. Undangundang republik indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.

Undangundang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi status, mencabut. Uu 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak. Download undangundang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam format pdf. Undangundang republik indonesia nomor 22 tahun 1999. Undangundang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi.

Undangundang republik indonesia nomor 6 tahun 2011 v pencetakan dan penerbitan undangundang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dalam dua versi bahasa merupakan suatu upaya agar yang berbahasa inggris dapat dengan mudah memahami peraturan perundangundangan keimigrasian yang berlaku di indonesia. Di bawah ini kutipan teksketerangan dari isi berkas pp nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Sep 18, 2019 undangundang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi status, mencabut. Undangundang uu tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Undangundang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor. Pasal 5, pasal 18, pasal 18a, pasal 18b, pasal 20, pasal 21, pasal 22d, pasal 23e ayat 2, pasal 24a ayat 1, pasal 31 ayat 4, pasal 33, dan pasal 34 undangundang dasar 1945. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 20.

Undangundang republik indonesia uu nomor 42 tahun 1999 42 1999 tentang jaminan fidusia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Untuk dapat mengakses informasi ini, klik tombol di bawah ini untuk login. Dengan berlakunya undangundang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi maka pasal 27 undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 140, tambahan lembaran negara. Undang undang nomor 31 tahun 199 jo undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 24 pasal 2 ayat 1, 2 dan pasal 3 undang undang nomor 31 tabel 4. Undangundang nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi undangundang download pdf undang undang ri nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya download pdf. Undangundang republik indonesia nomor 6 tahun 2011 i. Undangundang nomor 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah lembaran negara tahun. Karena undangundang tersebut tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, maka diganti dengan undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian diubah dengan undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana. Atau jika anda belum berlangganan, silakan klik tombol berlangganan. Republik indonesia, undangundang republik indonesia nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia jaminan fidusia.

Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 dan ayat 4 undangundang dasar 1945. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan. Uu nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas uu kpk. Undangundang nomor 4 tahun 1965 tentang pemberian bantuan penghidupan orang jompo sepanjang tidak bertentangan dengan, atau belum diganti atau diubah berdasarkan undang undang ini dinyatakan tetap berlaku.

Undangundang nomor 8 tahun 1974 tentang pokokpokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undangundang nomor 8 tahun 1974 tentang pokokpokok kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti. Undangundang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Database peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan jdih di lingkungan bpk ri. Undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999. Uu 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana.

Undangundang republik indonesia 5 nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bab i ketentuan umum 6 bab ii asas dan tujuan 8 bab iii perjanjian yang dilarang 9 bab iv kegiatan yang dilarang bab v posisi dominan 15 bab vi komisi pengawas persaingan usaha 17. Undangundang republik indonesia nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden repubuk indonesia menimbang. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839. Undangundang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan lembaran negara tahun 1992 nomor 31, tambahan lembaran negara nomor 3472. Undangundang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa lembaran negara tahun 1979 nomor 56, tambahan lembaran negara nomor 3153. Dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat republik indonesia memutuskan. Undangundang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 33, tambahan lembaran negara nomor 3817. Pasal 31 dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi unit layanan kami di.

Undangundang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Undangundang nomor 8 tahun 1974 tentang pokokpokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undangundang 2 nomor 43 tahun 1999 lembaran negara tahun 1999 nomor 169, tambahan lembaran negara nomor 3890. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839. Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara republik indonesia tahun 1981. Direktori uu ri adalah kumpulan dari undangundang dasar uud 1945, kuhp, kuhap, kuhperdata, serta undangundang dan peraturan penting lainnya seperti. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75. Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bertentangan dengan uud nri tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pemufakatan. Undangundang ite, undangundang pemilu, undangundang desa, undangundang ketenagakerjaan, undangundang md3, undangundang lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan berdasarkan ketentuan pasal 43 undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 20 tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut kornisi pemberantasan. Direktori uu ri kumpulan undangundang dan peraturan di.

Dengan berlakunya undangundang ini pasal 27 undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 140, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3874 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang. Undangundang uu ini mulai berlaku pada tanggal 29 oktober 2009. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. Pasal ini merupakan tambahan yang dirumuskan dalam undang undang nomor 20 tahun 2001 dalam pasal 12 b diatur pula tentang hukum acaranya yaitu mengenai beban pembuktian. Pasal 2 ayat 2 substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal angka 1 undangundang ini. Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan presiden republik indonesia, menimbang. Uu nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana. Uu 31 thn 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi. Undangundang republik indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Jika unduhan anda tidak mulai secara otomatis, silahkan klik disini. Pasal 2 1 ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut undangundang ini sudah selesai selambatlambatnya satu tahun sejak undangundang ini ditetapkan. Undangundang uu ini mulai berlaku pada tanggal 27 desember 2002.